KEBIJAKAN BISNIS & EKONOMI [Menelisik Prospek Bisnis Peternakan]

Usaha peternakan di Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik, terbukti permintaan produk ternak terus meningkat dari tahun ke tahun seirama dengan pertambahan penduduk dan perkembangan perekonomian nasional.

Namun prospek bisnis peternakan akan sirna manakala tak ada dukungan dari kebijakan pemerintah terhadap investor untuk berinvestasi di sektor berbasis peternakan. Pelaku industri peternakan berharap agar ada sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan dukungan pemda melalui peraturan daerah.

Krissantono (Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas, menilai investor enggan menanamkan modalnya di sektor peternakan karena menanggung resiko yang besar, terutama tidak adanya dukungan dari kebijakan pemmerintah.

Sudah seharusnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus merangsang investor untuk menggarap dan memanfaatkan potensi dan peluang usaha agribisnis berbasis peternakan.
Memang peluang investasi agribisnis berbasis ini sering kali dipandang sebelah mata oleh para investor, karena resikonya cukup besar. tapi pasti tak seorang pengusaha pun yang tidak mampu berhitung tentang besarnya risiko di hampir semua usaha agribisnis.

Sektor peternakan sendiri memang amat terpukul pada periode krisis ekonomi dan mengalami kontraksi pertumbuhan negatif 1,92 persen, suatu fluktuasi yang amat tajam dalam sejarah peternakan di Indonesia

Ketergantungan sektor peternakan terhadap pakan ternak impor telah menjadi salah satu pemicu kontraksi pertumbuhan pada periode krisis ekonomi di atas. Harga pakan ternak melonjak berkali lipat karena kurs mata uang rupiah yang anjlok terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Makanan lemak F.X. Sudirman, Industri peternakan Indonesia belum mampu bersaing dengan produk impor,karena tidak kompetitif akibat harga pakan di Tanah Air masih tinggi. Dikatakan 70% dari biaya produksi adalah pakan.

Ke depannya, lanjut Sudirman diperlukan upaya mengatur pasokan. "Upaya ini sudah sering dilakukan di luar negeri. Jika nantinya akan diterapkan di dalam negeri, mesti dilakukan pembenahan data statistik pasokan dan kebutuhan. Jika tidak dibenahi, akan berpengaruh pada pengambilan keputusan," katanya.

Penguatan dukungan pemerintah
Direktur Manajemen Bisnis (MB) IPB, Dr. Arief Daryanto juga mengingatkan agar pemerintah memberikan kemudahan dalam hal birokrasi perijinan dalam membangun bisnis peternakan.

Menurutnya, beberapa kendala yang mengurangi daya saing industri peternakan, berasal birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, infrastruktur yang kurang memadai, kondisi politik yang tidak stabil, serta akses perbankan yang sangat terbatas.

Hal tersebut harus diperbaiki pemerintah agar industri peternakan bisa tumbuh lebih pesat. Tantangan lainnya adalah pemasaran produk peternakan yang sebagian besar masih berupa komoditi. ”Sebanyak 80% produk hasil ternak dijual dalam bentuk komoditi, dan hanya 20% saja yang dipasarkan dalam bentuk olahan,” tutur Arief.

Hal yang amat diperlukan adalah pemerintah harus berupaya sungguh-sungguh dan lebih sistematis dalam perkembangan industri sektor peternakan agar lebih mampu berkontribusi pada pemulihan ekonomi, mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi.

Pelaku bisnis peternakan dihadapkan dilematis, namun mereka maih optimis terhadap prospek agribisnis sektor peternakan ini. Menurut pengamata pertanian Bustanul Arifin sektor peternakan harus dikembangkan sebagaimana prinsip-prinsip agribisnis modern. Prinsip itu adalah meningkatkan keterkaitan antarkomponen dan subsistem yang membangun sistem agribisnis secara utuh. Namun, hanya dengan prinsip modern dan integrasi dengan basis usaha tani di lapangan, sektor peternakan dapat menghasilkan produksi pangan yang dapat mengimbangi lonjakan kebutuhan konsumsi yang meningkat cukup pesat.

Dalam jangka panjang tidaklah dapat dipungkiri bahwa permintaan terhadap komoditas-komoditas peternakan akan terus meningkat seiring dengan adanya pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan, perbaikan tingkat pendidikan, urbanisasi, perubahan gaya hidup (life style) dan peningkatan kesadaran akan gizi yang seimbang.Kondisi ini mencerminkan bahwa bisnis dibidang subsektor peternakan ke depan tetap memiliki prospek pasar yang baik dan berkelanjutan.

Komoditas peternakan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar yang potensial bagi agrobisnis peternakan.

Bustanul menilai beberapa indikator yang menguatkan prospek bisnis peternakan di antaranya adalah pertama, jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih mencapai 220 juta jiwa merupakan konsumen yang sangat besar dan masih tetap tumbuh sekitar 1,4 persen per tahun.

Kedua, kondisi geografis dan sumber daya alam yang mendukung usaha dan industri peternakan. Ketiga, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang gizi. Keempat, jika pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan pendapatan per kapita yang kemudian akan menaikkan daya beli masyarakat.

Dan kelima, hari-hari besar kegamaan seperti Hari Raya Qurban (Idul Adha), hari Raya Idul Fitri dan acara-acara adat atau keagamaan lainnya yang menggunakan hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba atau kambing untuk merayakannya.

Dengan demikian, agribisnis peternakan tetap mempunyai prospek cerah dan peluang yang baik untuk dikembangkan karena didukung oleh kondisi Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif (competitive advan- tage) dalam komponen biaya input untuk tenaga kerja yang relatif lebih murah bila dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.

Tantangan swasembada daging
Industri peternakan merupakan industri strategis karena industri ini adalah penyedia protein hewani yang sangat dibutuhkan masyarakat modern, sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Namun, saat ini Indonesia belum mampu berswasembada dua produk utama peternakan, yakni daging dan susu.

Fadhil Hasan pengamat Pertanian menilai pemerintah harus menghentikan impor daging sapi dan memprioritaskan sumber daya potensi yang ada di dalam negeri. Pemerintah harus memberi perhatian lebih besar terhadap industri peternakan khususnya daging sapi. “Buat apa kita impor daging jika di dalam negeri sudah terpenuhi,” ujarnya.

Produk peternakan seperti daging sapi masih dipenuhi dari impor (30%). Sedangkan impor susu bahkan mencapai 70%. Adapun untuk produk perunggasan yakni telur dan daging sudah bisa swasembada. Industri perunggasan merupakan industri yang memiliki struktur industri kuat, dengan didukung oleh industri pakan, bibit, sarana kesehatan ternak dan industri budidaya yang telah mapan.

Departemen Pertanian menargetkan swasembada daging sapi secara bertahap pada tahun 2014. Melalui sejumlah program, penyediaan daging sapi dari dalam negeri diproyeksikan meningkat dari 67 persen pada tahun 2010 menjadi 90 persen pada tahun 2014.

Wakil Menteri Pertanian Dr. Bayu Krisnamurthi menambahkan ada tiga permasalahan utama yang harus dihadapi oleh industri peternakan Indonesia. ”Pertama adalah masalah tata ruang, kedua berkaitan dengan struktur sistem agribisnis, dan terakhir adalah masalah kesehatan hewan dan veteriner,” ungkap Bayu.

Selama periode ini, Indonesia masih mengimpor 40 persen dari total kebutuhan daging sapi yang ada pada tahun 2009 mencapai 322,1 ribu ton. Meskipun populasi sapi potong dari tahun 2005 hingga tahun 2009 meningkat sebanyak 4,4 persen per tahun, populasi sapi potong dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi.

Dari berbagai kerja sama, baik dalam maupun luar negeri, Departemen Pertanian menargetkan hasil sebanyak 50.000 ekor sapi dalam lima tahun mendatang. Di bidang pemanfaatan lahan potensial, integrasi perkebunan sawit dengan peternakan sapi diproyeksikan dapat menghasilkan 50.000 sapi dalam lima tahun.

terimakasih....!!!!